//
you're reading...
HUKUM

Pengertian Hukum Kontrak | karakterisik | Asas


Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (agreement). Atas dasar itu, Subekti mendifinisikan kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang salaing berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Pengaturan umum tentang kontrak diatur dalam KUHPerdata buku III. Hukum kontrak adalah cabang dari sector hokum yang berhubungan dengan mengikat hokum dan pertukaran perjanjian  antara  kelompok atau pihak, dalam efek, kontrak. Sebuah kontrak dapat banyak hal: lisan, tertulis, bahkan tindakan yang beroreintasi. Jika anda membeli baju, misalnya, anda dikontrak untuk membanyar jumlah gaun itu ke pedagang. Kehidupan sehari-hari kita penuh dengan kontrak dan perjanjian.

Karakterisik Hukum Kontrak

Cirri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah kesepakatan bersama (mutual consent) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya  merupakan karakterisik dalam permbuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang di ungkapkan kepada pihak lain. Di samping itu, sangat mungkin suatu kontrak yang sah tanpa adanya kesepakatan bersama.

Asas Hukum Kontrak

Asas-asas hokum kontrak diantaranya:

Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 (1)  KUHPdt

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi  mereka yang membuatnya”.

Pembatasan : Pasal 1337 KUHPdt “Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan UU”.

Asas Konsensualisme

Dalam pasal 1320 KUHPdt, salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu : adanya kesepakatan antara para pihak.

Asas Pacta Sunt servada/Asas kepastian Hukum

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah mengikat/ berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kepastian hokum bagi mereka yang membuatnya.

Asas Kepribadian

Menunjukan personalia dalam suatu perjanjian.

Paal 1315 KUHPdt

“dalam perjanjian pada umumnya hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian”

Pengecualian pada pasal 1317 KUHPdt dan pasal 1318 KUHPdt

Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur.

Perbuatan sukarela (Zaakwaameming)

Asas Kebiasaan

Diatur dalam pasal 13339 jo 1347 KUHPdt.

Pasal 1339 KUHPdt : (kebiasaan  Umum )

“Suatu persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan UU.

Pasal 1347 KUHPdt : (kebiasaan Setempat)

“Hal-hal yang menurut kebiasaan diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukan didalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Asas Itikad Baik

Pasal 1388 (3) KUHPdt :

“Bahwa tiap orang dalam membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Ada 2 macam itikad baik :

Itikad baik yang subyektif –kejujuran, sikap batin.

Itikad baik yang obyektif-pelaksanaan perjanjian didasarkan atas norma kepatuatn/sesuai norma yang berlaku dimasyarakat,

Asas Kepercayaan

Saling adanya kepercayaan para pihak yang melakukan perjanjian.

About TokiMachi

Menjadi orang yang berguna bagi orang lain itu adalah prinsip hidup saya, melalui Coretan Puena Ini mudah-Mudahan apa yang ada pada diri saya dapat saya transformasikan dan mudah-mudahan berguna bagi mereka.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: