//
you're reading...
ARTIKEL

PEMBUKTIAN DALAM BERACARA


A. Pengertian Pembuktian.

Adapun pengetahuan hakim tentang hukum yaitu bahwa hakim tersebut harus memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber hukum pasti atau hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama. Dan jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya maka ditempuhlah jalan ijtihad dan jalan ijtihad ini ditempuh ini berdasarkan persangkaan yang kuat dari hakim.

Pengertian pembuktian menurut Ibnul Qayyim dalam bukunya Muhammad Salam Madkur adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan . Menurutnya setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan itu bisa dijadikan sebagai alat bukti, sampai kemudian Ibnul Qayyim menemukan sebanyak dua puluh enam sebagai alat bukti yang disebutkan dalam kitabnya “At-Thuruqul Hukmiyyah” yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadits yang shahih atau dari praktek-praktek Nabi SAW.

Sedangkan menurut Prof. Soepomo dalam arti luas membuktikan berarti membenarkan hubungan hukum yaitu memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas berarti hanya diperlukan jika apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat, dan apa yang tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dibuktikan. Artinya kebenaran yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Sedangkan menurut Prof. Soebekti ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka Hakim atau Pengadilan. Memang, pembuktian itu hanya diperlukan apabila timbul suatu perselisian. Contonya: jika tidak ada orang yang menyangkal hak milik atas rumah yang saya tinggali maka saya tidak perlu membuktikan bahwa rumah itu milik saya. Dan masih banyak contoh yang lain yang menyangkut tentang ini.

B. Alat-alat Bukti.

Sebenarnya dalam masalah pembuktian itu termasuk hukum acara, peraturan tentang alat-alat pembuktian termasuk hukum materil. Untuk bangsa Indonesia peraturan perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam HIR yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.

Sedangkan alat-alat bukti itu menurut pasal 1866 kitab undang-undang hukum perdata terdiri dari :

1. Bukti tulisan;

2. Bukti dengan saksi-saksi;

3. Persangkaan-persangkaan;

4. Pengakuan; dan

5. Sumpah.

Dari yang telah disebutkan tersebut dapat terlihat secara jelas bahwa dalam suatu perkara alat bukti atau pembuktian yang utama adalah tulisan, sedangkan dalam suatu perkara pidana adalah kesaksian. Di sini akan diuraikan tentang alat-alat bukti di atas, antara lain ialah:

1. Bukti Tulisan

Sebagaimana yang telah diuraikan sedikit di atas, bahwa bukti tulisan ini merupakan bukti yang utama. Karena dalam setiap peradilan sering kali orang dengan sengaja menyediakan alat bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan dan lazimnya bukti itu disediakan dalam bentuk tulisan .

Alat bukti tertulis atau bukti tulisan diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg, S 1867 no. 29 dan pasal 1867-1894 (baca juga ps. 138-137 Rv).

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan untuk pembuktian . Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu: surat yang merupakan akta dan surat-surat lain yang bukan akta. Akta adalah surat yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar pada suatu hak perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Menurut bentuknya, akta dapat dibagi menjadi akta ontentik dan akta dibwah tangan. Pertama, akta ontentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan bantuan ataupun tidak dari yang berkepentingan . Pejabat yang di maksud antara lain ialah Notaris, Panitra, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim, dan sebagainya. Menurut pasal 165 HIR (ps.285 Rbg, 1870 BW) maka akta ontentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak. Itu berarti bahwa akta ontentik masih juga bisa dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta ontentik bisa dijadikan hakim sebagai pertimbangan.

Kedua, akta bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan oleh para pihak dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang mempunyai kepentingan. Ada ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan , yaitu akta di bawah tangan yang memuat hutang sepihak, untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh yang menanda tangani atau setidak-tidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula bawah tangan.

Adapun surat bukti selain akta tidaklah diatur tentang kekuatan pembuktian dari pada surat-surat yang bukan akta. Surat di bawah tangan yang bukan akta hanya disebut dalam pasal 174 BW (S 1867 no. 29). Di dalam pasal 1881 BW (ps. 294 Rbg) dan 1883 BW (ps. 297 Rbg) diatur secara khusus beberapa surat dibawah tangan yang bukan akta, yaitu buku daftar (register), surat-surat rumah tangga, dan catatan yang dibubuhkan oleh kreditur yang memegang suatu haknya.

2. Bukti Dengan Saksi-saksi

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR (ps. 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912. Bahwa kesaksian adalah keterangan yang pasti untuk diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa mengenai sengketa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan . Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diberikan oleh saksi secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada Hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif dari pihak yang berkepentingan sendiri. para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri.

Dalam pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Menurut kebiasaannya dalam lingkungan hukum adat dikenal dua macam saksi:

a. Saksi sengaja yaitu saksi yang pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tetentu.

b. Saksi kebetulan yaitu saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa tertentu.

Adapun menjadi saksi harus memenuhi beberapa syarat antara lain adalah sebagai berikut:

a. Syarat formil:

 Orang yang cakap jadi saksi.

 Keterangan disampaikan di sidang pengadilan berdasarkan. (ps. 144 HIR, ps 171 Rbg, ps 1905 KUH Perdata).

 Penegasan mengundurkan diri sebagai saksi. (ps. 146 HIR, 174 Rbg).

 Diperiksa satu persatu. (ps. 144 (1) HIR, ps 171 (1) Rbg).

 Mengucapkan sumpah. (ps. 147 HIR, ps 1911 KUH Perdata).

b. Syarat materiil:

 Keterangan satu orang saksi tidak sah sebagai alat bukti.

 Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan.

 Hal-hal yang sah menjadi alat bukti saksi.

 Saling persesuaian.

Sedangkan orang yang dilarang didengar kesaksiannya ada dua kelompok antara lain ialah:

a. Kelompok yang tidak cakap secara absolute:

1. Keluarga yang masih sedarah dari salah satu pihak yang bersengketa menurut garis lurus.

2. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai.

b. Kelompok yang tidak cakap secara relative:

1. Anak-anak yang belum cukup berumur 15 tahun, bila mereka memberi keterangan maka didengar tanpa sumpah, keterangan yang disampaikan hanya bernilai penjelasan bukan sebagai alat bukti.

2. Orang gila meskipun terang ingatannya.

3. Orang yang berada dalam tahanan.

3. Persangkaan

Pasal 164 HIR (ps. 284 Rbg, 1866 BW) menyebut sebagai alat bukti sesudah saksi yaitu persangkaan-persangkaan. Tentang pengertian persangkaan banyak tedapat salah pengetian. Ada kalanya persangkaan itu dianggap sebagai alat bukti yang berdiri sendiri atau sebagai suatu dasar pembuktian atau suatu pembebasan pembebanan pembuktian .

Menurut ilmu pengetahuan persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung dan dibedakan sebagai berikut:

a. Persangkaan berdasarkan kenyataan.

Di sini Hakim yang memutuskan berdasarkan kenyataannya, sampai berapa jauh kemungkinan untuk membuktikan suatu peristiwa lain.

b. Persangkaan berdasarkan hukum.

Pada persangkaan ini, maka undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum ini dapat dibagi dua. Pertama, persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan. Kedua, persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Persangkaan bukan merupakan alat bukti, tetapi tanpa mempergunakan persangkaan tidak memungkinkan pelaksanaan hukum pembuktian. Karena fungsi dan peran persangkaan sebagai perantara yang mengantarkan alat bukti dan pembuktian kearah yang lebih konkrit mendekati kepastian.

4. Pengakuan

Pengakuan diatur dalam HIR (ps. 174, 175, 176), Rbg (ps. 311, 312, 313) dan BW (ps. 1923-1928). Pengakuan dapat diberikan di hadapan hakim sewaktu persidangan berlangsung maupun di luar persidangan. Pengakuan di hadapan hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

Pengakuan yang dilakukan di hadapan hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu artinya adalah, bahwa hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu sebagai benar dan meluluskan segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut. Pengakuan yang dilakukan di hadapan hakim tidak boleh ditarik kembali, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa itu telah dilakukan sebagai akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.

Suatu pengakuan lisan yang dilakukan di luar persidangan tidak dapat dipakai selainnya dalam hal-hal yang telah diizinkan pembuktian denan saksi, sedangkan tentang kekuatan pembuktian diserahkan kepada hakim. Artinya pengakuan di luar sidang pengadilan itu tidak merupakan bukti yang mengikat, tetapi hanya merupakan bukti bebas.

5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat dengan mengingat akan sifat maha kuasa Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan religious yang digunakan dalam peradilan.

Dalam perkara perdata sumpah yang diangkat oleh salah satu pihak di muka hakim itu ada dua macam, diantaranya adalah:

1. Sumpah Decisoir, yaitu sumpah yang dilakukan oleh pihak yang satu diperintahkan untuk menggantungkan putusan suatu perkara kepada pihak lawan.

2. Sumpah Jabatan, yaitu sumpah yang diperintahkan kepada hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyumpahan itu atau menetapkan jumlah yang akan dikabulkan.

Alat bukti yang berupa sumpah ini dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat pelaksanaan sumpah, adapun syaratnya adalah:

1. Sumpah dilaksanakan dalam persidangan (158 HIR dan 1944 KUH Perdata).

2. Sumpah dilaksanakan secara sendiri-sendiri (157 HIR dan 1945 KUH Perdata).

About TokiMachi

Menjadi orang yang berguna bagi orang lain itu adalah prinsip hidup saya, melalui Coretan Puena Ini mudah-Mudahan apa yang ada pada diri saya dapat saya transformasikan dan mudah-mudahan berguna bagi mereka.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s