//
you're reading...
ARTIKEL

KEKUASAAN BADAN PERADILAN


  Kata  “kekuasaan” sering disebut “kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda “ Competentie” yang kadang-kadang diterjemahkan dengan “kewenangan” dan terkadang dengan sebutan “kekuasaan” atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara menyengkut dua hal yaitu:[1]

  1. Kompetensi Relatief

Yang dimaksud dengan kekuasaan relatief (relative xcompetentie) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan Agama atau juga satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan.[2]

Misalnya: “antara pengadilan Negeri Bogor dengan pengadilan Negeri Subang pengadilan Agama muara Enim dan pengadilan Agama Baturaja karena tiap pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten.[3]

Guna mengetahui yurisdiksi reltief agar para pihak tidak salah mengajukan gugatan atau permohonan yakni kepengadilan Agama mana orang akan pengajukan perkaranya dan juga berhubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Menurut teori umuk hukum acara perdata peradilan umum “ tentang tempat mengajukan gugatan”, maka apabila penggugat mengajukan gugatannya kepengadilan Negeri mana saja diperbolehkan dan pengadilan tersebut masing-masaing boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya.

Selain itu pada dasarnya setiap permohonan atau gugatan diajukan kepengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

  1. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
  2. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnyu meliputi kediaman penggugat.
  3. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui keberadaannya maka gugatan diajukan kepengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman penggugat.
  4. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak dan gugatan dapat dilakukan dimana diletakkan benda tidak bergerak tersebut.
  5. Dalam suatu akta tertulis ditentukan domisali pilihan gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisili dipilih.

Pada dasarnya untuk menentukan kekuasaan reatief pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan kepengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatief dalam perkara-perkara tertentu dalam undang-undang sebagai berikut.[4]

  1. Permohonan ijin poligami diajukan kerpengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. (pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974).
  2. Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami dan istri yang belum mencapai umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagai perempuan. Diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada pengadilan wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. (pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1974).
  3. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan kepengadilan Agama meliputi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan (pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974).
  4. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tepat tinggal suami atau istri (pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971-1974)

Kewenangan reatief pada pengadilan Agama terdapat beberapa pengecualian, ialah:

  1. Permohonan cerai talak

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan cerai talak.

  1. Perkara gugat cerai

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugat cerai.

  1. Kompetensi Absolut[5]

Kewenangan absolut (absolute competentie) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan absolut yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan poengadilan lainnya.

Contoh:[6]

Pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi selain Islam menjadi kekauasaan pengadilan umum. Pengadilan agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadilai perkara dalam tingkatan pertama, tidak boleh langsung berperkara kepengadilan tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

Banding dari pengadilan Agama diajukan ke pengadilan Tinggi Agama tidak boleh diajukan ke pengadilan Tinggi. Terhadapan kekuasaan absolut ini pengadilan Agama harus meliputi perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolut atau bukan.

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

  1. Perkawinan[7]

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diantarannya sebagai berikut:

Izin beristri lebih dari seorang

Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau beluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat:

Dispensasi kawin

Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah

Pembatalan perkawinan

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri

Perceraian karena talak

Gugatan perceraian

Penyelesaian harta bersama

Penguasaan anak-anak

Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya

Menentukan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak

Putusan tentang pencabutan kekuasaan Orang Tua

Pencabutan kekuasaan wali

Penunjukan orang lain sebagai wali olehpengadilan dalamn hal kekuasaan seorang wali dicabut

Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kadua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya

Pembedaan kewajiban ganti kerugian terhadap wali telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya

Penetapan asal usul seorang anak

Penyatuan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

  1. B.     WARISAN, WASIAT DAN HIBAH[8]
    1. 1.      Warisan

Perkara warisan yang menjadikan kewenangan peradilan Agama meliputi:

  1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
  2. Penentuan mengenai harta peninggalan penentuan bagaian masing-masing ahli waris dan
  3. Melaksanakan pembagian harta peninggalan (pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)
  4. 2.      Wasiat

Mengenai wasiat undang-uangar Nomor 7 Tahun 1989 tidak mengatur secara jelas. Wasiat secara jelas diatur dalam kompilasi Hukum Islam pada Buku 11 tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang wasiat (pasal 197 s/d pasal 209). Dalam bab ini diatur tentang sebagai berikut:

  1. Syarat-syarat pihak dalam wasiat
  2. Harta benda yang diwasiatkan
  3. Cara-cara wasiat
  4. Batalnya wasiat
  5. Pencabutan wasiat
  6. Batas besarnya harta yang diwasiatkan
  7. Cara pembukaan Surat Wasiat
  8. Batas besarnya harta yang diwasiatkan
  9. Cara pembukaan Surat Wasiat
  10. Wasiat anggota tentara pada waktu perang
  11. Wasiat wajibah
  12. 3.      Hibah

Pengaturan hibah diatur dlam kompetensi Hikum Islam Buku 11 Bab VI tentang Hibah (pasal 210 s/d pasal 214). Dalam bab ini diataur tentang sebagai berikut:

  1. Syarat-syarat orang yang menghibahkan
  2. Batas maksimal harta benda yang dihibahkan
  3. Harta benda yang dihibahkan
  4. Hibah orang tua kepada anak
  5. Hibah tidak dapat menarik kembali
  6. Hibah yang diberikan pada saat pemberian hibah dalam keadaan sakit dekat dengan kematian
  7. Cara menghibahkan warga negara Indonesia yang berada di negeri asing.
  1. C.    WAKAF DAN SHODAQAH[9]
    1. 1.      Wakaf

Kewenangan peradilah agama di bidang wakaf sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintahan Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan hak milik, kemudian halam pasal 17 peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pelaksanaan wakaf sesuai ajaran agama Islam adalah sebagai berikut

  1. Wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi
  2. Bayinah (alat bukti administrasi tanah wakaf)
  3. Pengelola dan pemanfaatan hasil wakaf

Perwakafan dalam peraturan di atas meliputi wakaf hak milik dengan harta benda  wakaf terbatas pada barang-barang tidak bergerak saja

  1. 2.      Shodaqoh

Mengenai shodaqoh tidak ada peraturan yang devinitif diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga pengaturan mengenai shodaqoh didasarkan kepada dalil-dalil Qur’an, Hadits, Ijma’, dan Qiyas serta kitab-kitab fiqih.

  1. D.    PILIHAN HUKUM DALAM PERKARA WARISAN

Kekuasaan pengadilan Agama dalam perkara warisan sebagaimana tersebut dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dijelaskan kembali dalam penjelasan Umum No 2 alinea ke-6. Dalam penjelasan tersebut terbuka bagai para pihjak yang berperakara untuk memilih hukum mana yang digunakan dalam penyelesaian perkara warisan. Apakah akan memakai Hukum Adat atau Hukum Islam atau Hukum Barat.

Pilihan hukum ini berlaku sebelum perkara diajukan ke pengadilan apabila dalam suatu perkara warisan dimasukkan ke pengadilan Agama maka pihak lawan telah gugur haknya untuk menentukan pilihan hukum dalam menyelesaikan perkara warisan.

  1. E.     KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TIDAK MELIPUTI SENGKETA HAK MILIK

Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal yang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka khusus objek yang menjadi sengketa milik atau sengketa keperdataan lain tersebut harus diputuskan oleh pengadilan lingkungan peradilan Umum.

Penyelesaian terhadap objek perkara yang tidak menjadi sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lain yang dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan dipengadilan Agama atas objek perkara yantg tidak menjadi sengketa hak milik atau sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lain.

Kesimpulan


[1] Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), Cetakan 1. Hal. l 137

[2] Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) Cet 1. 87

[3] Djalil, Peradilan Agama, 138

[4] Tri Wahyudi, Peradilan, 88

[5] Ibid, 91

[6] Djalil, Peradilan, 139

[7] Afandi Mansur, Peradilan Agama, (Malang: Setera Press, 2009), hal 67

[8] M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 100

[9] Mansur, Peradilan Agama, 65

About TokiMachi

Menjadi orang yang berguna bagi orang lain itu adalah prinsip hidup saya, melalui Coretan Puena Ini mudah-Mudahan apa yang ada pada diri saya dapat saya transformasikan dan mudah-mudahan berguna bagi mereka.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s