//
you're reading...
ARTIKEL

ASAS HUKUM PERADILAN AGAMA


Inti dari hukum terletak pada asas-asanya yang kemudian diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan, begitu juga dengan peradilan agama, terutama pada saat beracara di pengadilan agama,maka harus memperhatikan asas-asas sebagaimana yang termaktup dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Adapun asas yang berlaku pada peradilan agama hampir sama dengan asas-asas yang berlaku di pengadilan umum.

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman hanya untuk melayani penyelesaian perkara dibidang erentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang 3 Tahun 2006, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, zakat, wasiat, wakaf, infak, waris, hibah, sedekah, dan ekonomi syariah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Dengan kata lain keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama.

Indikator untuk menentukan kewenangan pengadilan agama terhadap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu, agama yang dianut kedua belah pihak ketika terjadinya hukum dan hubungan ikatan mereka berdasarkan hukum Islam. Jadi jika salah satu dari patokan itu tidak terpenuhi maka kedua belah pihak yang bersengketa di bidang tersebut tidak berlaku asas personalitas keislaman.

Dasar yang menjadi patokan pada asas personalitas keislaman ini adalah dasar umum dan saat terjadinya hubungan hukum. Patokan umum dapat dilihat keislaman seseorang hanya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk, SIM, atau tanda bukti yang lainnya tanpa mempertimbangkan kwaliats keislaman oarang tersebut.

2.Asas Kebebasan/Kemerdekaan

Asas kebebasan adalah asas yang dimiliki oleh setiap badan peradilan. Kebebasan yang dimaksud disini adalah tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam penangan suatu perkara oleh pengadilan atau majelis hukum. Ikut campur tangn ini contohnya berupa pemaksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yidisial, ancaman, dan lain sebagainya. Asas ini dapat ditemui dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

3. Asas Tidak Menolak Perkara yang Hukumnya Tidak Ada

Hakim adalah orang yang dianggap paling tahu mengenai hukum, sehingga apabila seorang hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia harus berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan hukum sebagai orang yang bijaksana, bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masayarakat, bangsa dan negara. dasar hukum mengenai hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam bahasa latin ketentuan ini dikenal dengan sebutan ius curia novit yang artinya hakim dianggap tahun akan hukum, sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya maka ia wajib mencarikan hukumnya. Wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan kata lain hakim disini sebgai pembentuk hukum.

4. Asas Hakim Wajib Mendamaikan

penyelesaian terbaik dalam suatu permasalahan adalah dengan jalan damai. Islam lebih mengutamakan jalan  Perdamaian dalam menyelesaikan permasalah sebelum perkara tersebut diselesaikan di pengadilan. Karena keputusan pengadilan dapat menimbulkan dendam bagi pihak yang dikalahkan. Jadi sebelum hakim menyelesiakan suatu masalah atau perkara tersebut dengan keputusan pengadilan, hakim wajib mendamaikannya terlebih dahulu, jika hal ini tidak dilakukan maka keputusan yang dilakukan hakim batal demi hukum.

5. Asas Sederhana, cepat, dan biaya ringan

Asas ini tertuang dalam keteua Pasal 4 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Beracara cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap orang pencari keadilan, sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam mewujudkan asas ini maka orang akan enggan beracara di pengadilan agama.

6. Asas Mengadili menurut Hukum dan Persamaan Hak

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor4 Tahun 2004 tentang kekuasaa Kehakiman, yaitu bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Dalam acara hukum perdata asas ini dikenal dengan  “audi et alteram parten” yang berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, masing-masing harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya.

Tidak membeda-bedakan hukum dalam istilah sistem hukum anglo Saxon adalah equality before the law yang artinya bahwa setiap orang mempunyai persamaan kedudukan di bawah hukum. Sedangkan lawan dari asas ini adalah “diskriminasi” yang berarti membeda-bedakan hak dan kedudukan dalam sidang pengadilan.

Mempertahankan persamaan perlakuan hak antara pihak berperkara di pengadilan di tuntut juga dalam hal tempat duduk mereka. Tidak boleh ada salah satu pihak duduk dekat dengan hakim, karena hal ini nanti akan membuat pihak yang lain meragukan ketidakberpihakan hakim dalam menangani kasusnya. oleh karen itu penting bagi hakim untuk menyakinkan kalau kedua belah pihak yang berperkara telah disediakan tempat duduk di pengadilan.

7. Asas Persidanga Terbuka Untuk Umum

Menurut ketentuan Pasl 17 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, bahwa sidang pemeriksaan perkara perdata harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, seperti berat sebelah, hakim bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian sidang terbuka untuk umum ini diharapkan agar (1) dapat menjamin adanya social control atau tugas yang dilaksanakan oleh hakim, sehingga hakim dapat mempertanggungajawabkan pemerikasaan yang fair serta tidak memihak, (2) untk memberikan edukasi dan prepensi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa, (3) masyarakat dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

Pengecualian dari asas ini adalah pada perkara-perkara tertemtu yang menurut sifatanya rahasia/privat antara lain terhadap sengketa perceraian, perkara anak dan sebagainya. Meskipun sidang terbuka untuk umum khusu untuk rapat permusyawatan hakim bersifat rahasia, sehingga umu tidak boleh menyasikannya.

Konsekuensi yuridis jika asas ini tidak dipenuhi, misalkan dalam awal tidak dinyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum atau dala m putusan tidak ada kata-kata diputukan dalam sidang terbuka untuk umum, maka sebagaimana ketentuan Pasal19 ayat (2) putusan perkara tersebut bersifat batal demi hukum

8. Asas Hakim Wajib Memberi bantuan

Artinya hakim harus membantu secara aktif kepada pencari keadilan dan berusah bersungguh-sungguh dan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintnagan untuk dapat tercapainya perdilan yang sederhana, cepat , dan biaya ringan.

9. Asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis

Asas ini secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya 3 (orang) hakim, kecuali undang-undang menentukan hal lain. Diantara ketiga hakim tersebu salah satunya menjadi ketua mejelis hakim dan berwenang untuk memimpin jalannya sidang peradilan.

Tujuan diadakan sidang peradilan harus majelis hakim adalah untuk menjamin pemeriksaan yang subjektif mungkin, guna memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam peradilan. jika dalam hal ini tidak ada kesepakatan dalam rapat permusyawaratan hakim, maka putusan diambil dengan cara voting. Sementara jika ada keputusan yang berbeda maka keputusan tersebut tetap dilampirkan dalam putusan yang bersangkutan.

About TokiMachi

Menjadi orang yang berguna bagi orang lain itu adalah prinsip hidup saya, melalui Coretan Puena Ini mudah-Mudahan apa yang ada pada diri saya dapat saya transformasikan dan mudah-mudahan berguna bagi mereka.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s