//
you're reading...
ARTIKEL

SHIFTING BURDEN OF THE PROFF (Pembuktian Terbalik)


SHIFTING BURDEN OF THE PROFF (Pembuktian Terbalik)
Dalam strategi pemberantasan korupsi di kenal dengan system PEMBUKTIAN TERBALIK atau Shifting Burden of the Proff. Sistem ini sangat ampuh dalam memberantas pelaku korupsi.Dalam pembuktian terbalik , orang yang dituduh melakukan korupsi yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Berbeda dengan pembuktian biasa , dimana jaksa yang harus membuktikan seseorang bersalah atau tidak. Namun , pelaksanaanya tidak pernah absolute karena sifatnya yang khusus (lex specialis) terhadap kasus tertentu misalnkan pelanggaran delik pemberian (gratification) yang berkaitan dengan suap (bribery)
Secara internasional, pembuktian terbalik telah diakui United Nations Convention Againts Corruption (2000) mencatat bagaimana Independent Commision Against Corruption (ICAC) sukses membersihkan korupsi khususnya di jajaran Kepolisian Hong Kong. Pada 1971 Pemerintah Hong Kong meloloskan sebuah Undang-Undang Pencegahan suap yang memperluas jenis –jenis pelanggaran. Para pejabat yang kekanyaanya melampai pendapatan atau menikmati tingkat hidup di luar tingkat penghasilanya, pemban pembuktiannya beralih. Mereka harus bisa membuktikan hartanya diperoleh dengan cara legal.
Sementara di Indonesia , pembuktian terbalik sudah diperkenalkan sejak 1960, tepatnya dalam UU No 24/1960 tentang Pengusutan , Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi . Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap tersangka wajib memberikan keterangna tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami dan anak dan harta benda sesuatau badan hokum yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa”
Selanjutny,UU No 3/1971 tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) juga mengatur hal serupa.Namun, penerapanya masih amat terbatas . Keterbatasan itu karena jaksa penuntut umum masih berkewajiban membuktikan tindak pidana yang dilakukan tersangka, sekalipun terdakwa telah gagal menjelaskan asal kekayaaanya.
Pascareformasi, pembuktian terbalik diatur secara lebih tegas. Setidaknya saat ini mekanisme pembuktian terbalik diatur dalam dua rezim hokum pidana yakni pidana korupsi dan pidana pencucian uang. UU Tipikor No 20/2001 sebenarnya telah lebih dulu membuka jalan penerapan pembuktian terbalik. Namun, tidak pernah digunakan oleh penegak hokum. Kemudian yang terbaru , pembuktian terbalik dapat digunakan dalam tindak pidana pencucian uang (TPUU) sebagaimana diatur dalam UU No 8/2010 tentang TPUU.

About TokiMachi

Menjadi orang yang berguna bagi orang lain itu adalah prinsip hidup saya, melalui Coretan Puena Ini mudah-Mudahan apa yang ada pada diri saya dapat saya transformasikan dan mudah-mudahan berguna bagi mereka.

Discussion

2 thoughts on “SHIFTING BURDEN OF THE PROFF (Pembuktian Terbalik)

  1. kalo di Indonesia sudah pke sistem ini belum ya?

    Posted by simuzz | February 23, 2011, 7:56 am

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s